PEMBETULAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS KESALAHAN PENERAPAN STATUS PERPAJAKAN (STUDI PADA SPT TAHUNAN BAPAK ALBETH DAN IBU DAHLIA)”

Pemerintah menerapkan kebijakan baru mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi semasa pandemi Covid-19. Wajib pajak orang pribadi memiliki batas waktu pelaporan sampai 30 April 2020 untuk penghasilannya selama 2019. Bapak Albeth dan Ibu Dahlia adalah sepasang suami istri yang merupakan wajib pajak. Mereka mengisi laporan SPT secara terpisah karena NPWP yang berbeda. Pengisian SPT Tahunan 2019 dilakukan dengan menggunakan status kewajiban perpajakan Kepala Keluarga (KK). Seharusnya, sepasang suami istri wajib pajak tersebut mengisi SPT Tahunannya dengan status kewajiban perpajakan Manajemen Terpisah (MT) karena status NPWP-nya yang berbeda. Sehingga, kedua wajib pajak tersebut harus melakukan pembetulan SPT Tahunan 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya jumlah PPh Bapak Albeth dan Ibu Dahlia apabila menggunakan status kewajiban perpajakan Manajemen Terpisah. Penulis menggunakan data sekunder melalui metode wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini memunculkan perbedaan jumlah PPh pada kedua wajib pajak. PPh kurang dibayar dan sanksi administrasi timbul atas penggunaan status kewajiban perpajakan yang berbed